Urban Terrace

Wannabe Allan's Sketcher..

2011-04-17T21:06:00.000-07:00

Prinsip Perancangan untuk Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

2011-04-08T04:06:00.000-07:00

Defensible Space - Strategies in Designing Urban Park

2010-01-24T16:57:00.000-08:00

Convolution Dwelling - Final Design Proposal

2010-01-19T20:25:00.000-08:00

Complete report: http://www.scribd.com/doc/25020636/Industri-Dalam-Scheme-Design-Report

Design Team:
Hafiz Amirrol and Chichi Asda (Architectural Design)
Chairul Maulidi (Urban Design)
Reagen Mulia (Landscape Design)

Tutors and Juries:
Dr. Baskoro Tedjo, Ir. Achmad Tardiyana, Ridwan Kamil (Architecture)
Dr. Woerjantari Kartidjo, Dr. Widjaja Martokusumo (Urban Design)
Dr. Budi Faisal (Landscape Design)

Mengupas Banjir Tahunan Sampang

2009-01-28T20:12:00.000-08:00

Sampang Bahari, Sampang BAnjir setiap HARI….

Kalimat tersebut tentu sering didengar, bukan hanya oleh masyarakat Sampang, tapi juga oleh masyarakat

kabupaten lainnya di Madura. Memang, Sampang tidak bisa sepenuhnya berkelit dari julukan tersebut, karena ‘banjir’ seakan telah menjadi ‘hajatan’ tahunan bagi Kota Sampang.

Meskipun demikian, ‘banjir’ di Sampang tidak dapat disamakan dengan banjir-banjir di kota lainnya seperti di Jakarta yang disebabkan oleh faktor teknis manusia. Banjir Sampang lebih disebabkan oleh faktor-faktor geologi –alam, antara lain:

Rendahnya elevasi tanah

Beberapa lokasi, Kelurahan Rongtengah dan Kelurahan Dalpenang yang menjadi kawasan langganan banjir, merupakan lokasi dengan elevasi tanah terendah di Kota Sampang, yaitu rata-rata 2,7 meter dpl. Sehingga, bila permukaan Sungai Kemoning naik setinggi kurang lebih 2 meter saja, air sungai akan mengalir masuk ke selokan-selokan, dan jika berlanjut, air sungai meluap ke permukaan dan terjadi banjir.

Kecilnya angka kemiringan tanah

Kemiringan tanahdi kawasan tersebut hanya berkisar antara 0-4 derajat. Sehingga kecepatan aliran sungai lambat, tidak lebih dari 1,2 m/detik. Karenanya, apabila hujan turun deras dalam waktu yang lama di Sampang bagian utara (Kecamatan Robatal dan sekitarnya) dan debit hujan melampaui daya tampung sungai, ketinggian sungai akan segera naik dan meluap.

Jalur sungai berkelok

Jalur Sungai Kemoning yang berkelok-kelok semakin memperlambat kecepatan arus sungai. Banjir yang disebabkan oleh lambatnya aliran sungai menuju laut biasanya tidak akan berlangsung lama atau akan segera surut. Begitu pula halnya dengan banjir tahunan Sampang yang biasanya berlangsung selama tidak lebih dari 24 jam, hanya menunggu waktu, seperti yang biasa masyarakat setempat katakan; “Aenggah deggik la mole dhibik..”, airnya nanti akan pulang (surut) dengan sendirinya.

Lalu, Solusinyaa???

Dapat dengan membangun bendungan untuk menadah air hujan di Kecamatan Robatal dan sekitarnya, supaya air hujan tidak terbuang mengalir ke Sungai Kemoning. Perlu disertai denga infiltrasi air hujan ke dalam tanah melalui busem dan penghijauan. Tentu ini butuh biaya yang tidak sedikit.
Solusi yg terbilang ekstirim hingga merubah peta Kota Sampang, adalah dengan membuat jalan pintas untuk aliran sungai, yaitu memotong dan meluruskan jalur sungai yang berkelok. Cara ini telah banyak dilakukan di beberapa wilayah di Amerika. Tapi ini sepertinya akan sangat sulit untuk diterapkan, karena membutuhkan biaya dan pengorbanan yang besar dari masyarakat Sampang…

5 Kelebihan "Bikeable City"

2009-01-07T16:10:00.000-08:00

Diambil dari essai Professor Barnett dalam perkuliahan ‘Theory and Principles of Urban Design’ di University of Pennsylvania.

Sistem Transportasi tentu mempengaruhi desain ruang kota. Kita dapat membandingkan antara kota pinggiran yang tumbuh alami dengan kota-kota yang memiliki pertumbuhan pedestrian dan public transit yang baik, seperti Portland dan Seattle, untuk melihat perbedaan mencolok yang dibuat oleh perencana kota dalam mendesain wilayah mereka dengan mengubah fokus perencanaan dari yang berorientasi jaringan Highway (lebar >24 meter) menjadi perencanaan yang menghubungkan antar komunitas melalui jaringan yang walkable dengan efisiensi public transit.

Pengembalian ke ‘perencanaan kota tradisional’ dengan berorientasi pada akses pejalan kaki dan public transit telah digemborkan sebagai upaya untuk memperbaiki kesehatan publik, penghematan uang, pengembangan sosial kapital, peningkatan keberlanjutan lingkungan, penekanan kriminalitas dan pemberian solusi bagi kesejahteraan sosial.

Disamping itu, perencana kota perlu mempertimbangkan bahwa sepeda dapat menyelesaikan seluruh tujuan tersebut dengan lebih mudah dan dengan biaya yang lebih efektif daripada sistem perencanaan yang berorientasi pada pedestrian dan public transit. Kenyataannya, mengendarai sepeda lebih sehat, lebih murah, lebih bersih, lebih layak dan lebih cepat dari pada resep pedestrian (hanya saja ia lebih aman dan lebih bersosialisasi).

1. Olahraga, bersepeda tidak hanya lebih baik bagi kesehatan daripada berjalan kaki, ia juga secara umum diklaim sebagai suatu bentuk olahraga yang terbaik. Bahkan akhir-akhir ini kota yang walkable diklaim sebagai bagian dari jawaban bagi permasalahan obesitas di Amerika, tetapi sebuah kota dimana sepeda lebih disukai sebagai moda transportasi untuk perjalanan antara 1-8 km dilakukan dengan bersepeda, dapat diklaim tidak hanya signifikkan bagi obesitas tapi malah dapat mengeluarkannya dari obesitas. Olahraga bersepeda lebih banyak membangkitkan gerakan daripada berjalan kaki (faktanya bersepeda lebih banyak mengembangkan otot daripada kebanyakanan bentuk olahraga lainnya -diluar memanjat gunung dan renang) dan ia juga lebih rendah resikonya. Disamping itu, bersepeda lebih menyenangkan daripada berjalan kaki. Kota dengan perilaku bersepeda 8 km dan bersepeda ke tempat kerja setiap hari tidak akan sia-sia bagi revolusi kesehatan publik Indonesian.

2. Produktif; dalam hal biaya, bersepeda lebih murah daripada berjalan kaki. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa “tidak ada biaya apapun untuk berjalan kaki” tetapi jangan lupa sejumlah besar keinginan untuk berbelanja muncul ketika berjalan kaki. Di sebuah kota baru yang walkable, pejalan kaki pada umumnya akan menyiapkan beberapa uang sesampainya di public transit. Pengalaman di Philadelphia, rata-rata dalam melakuan perjalanan pulang-pergi akan menghabiskan empat dollar. Jika perjalanan ini berlangsung tiap hari selama 3 bulan pengeluaran tersebut akan sangat terasa. Sedangkan dengan bersepeda ia dapat saving 361 dollar (+ Rp. 3.610.000)/hari darinya. Pejalan kaki di sebuah kota yang berorientasi pedestrian harus menerima biaya ini atau menghabiskan banyak waktu untuk berjalan kaki ke mana-mana.

3. Environmentally Sustainability: aktivis pejalan kaki juga mengklaim bahwa komunitas berorientasi pedestrian sesuai dengan skala keberlanjutan lingkungan. Kalimat ini tidak cukup jelas untuk dipahami tanpa dipikir panjang. Tetapi argumen yang nyata bagi komunitas yang berorientasi sepeda; bersepeda tidak hanya memotong kebutuhan kendaraan bermotor tapi juga kebuthan public transit. Secara umum konsumsi fosil menggerus atmosfir bumi kita dan merupakan aktivitas yang tidak berkelanjutan.

4. Berkeadilan: sistem berorientasi sepeda lebih berkeadilan daripada sistem berorientasi pedestrian. Public transit telah dikenal baik oleh sejarah sebagai alat untuk memperbaiki keadilan sosial; penelitian di Cleveland cukup jelas menunjukkan hal ini. Selain itu, transit sepeda menawarkan hemat biaya yang signifikan jika digunakan untuk memotong beberapa kebutuhan public transit. Tak pelak lagi, biaya infrastruktur untuk sepeda lebih sedikit (secara signifikan) daripada angkutan bermotor, bus atau kereta: sepeda hanya memakan seperduabelas dari ruang yang dibutuhkan satu mobil, dan juga jalur dan parkir areanya. Pembuatan sepeda juga lebih murah dari pembuatan kendaraan bermotor. Meskipun memang terdengar agak lugu, sistem perencanaan berorientasi sepeda menurut pengalaman dapat memotong biaya perawatan dan biaya pengembangan infrastruktur angkutan bermotor. Biaya tersebut dapat dialihkan untuk pelatihan kerja, pendidikan, dan program yang bermanfaat bagi keadilan sosial.

5. Lebih Cepat: setiap orang tau bahwa bersepeda lebih cepat daripada berjalan kaki, tetapi, menurut the Delaware Valley Regional Planning Commission, rata-rata pesepeda dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 12,5 m/jam lebih cepat dari rata-rata pengendara mobil pada jam-jam sibuk di Philadelphia (<12>

Cara Mudah Bikin Model Kota

2009-01-07T01:02:00.000-08:00

Membuat model kota, awalnya terbayang berbagai software modelling yang berat-berat (semisal AutoCad 3D, 3DSmax, Autodeskmap 3D, dll). Tapi sekarang, ini sudah jadi cerita jadul. Karena kita bisa membuat model kota dengan software GIS yang ringan-ringan dan gratisan, dan hasilnya WOHOOOO…

Kita hanya butuh software ArcView, SektchUp dan Gogle Earth. Percaya???

Gambaran proses kerjanya begini:

Buat peta persil di ArcView wilayah yang akan kita garap. Tentu sebelumnya ordinat peta harus diregistrasikan pada lokasi yang sebenarnya.
Setelah itu peta persil diexport-import ke SketchUp. Pada SketchUp peta persil di extrude menurut ketinggian masing-masing bangunan sehingga kita dapatkan blok 3D.
Masih di program SketchUp, pasangkan foto wajah bangunan eksisting (sebagai material) pada masing-masing sisi blok 3D bangunan. Bisa juga kita tambahkan berbagai component kota (orang, kendaraan pohon, dll) untuk menambah kesan riil.
Setelah semua model selesai dibikin, selanjutnya buka Gooele Earth (bersama dengan SketchUp), zoom ke lokasi wilayah garapan kita. Kembali ke SketchUp, klik tool ‘place model’, dan taraaa.. model kota yang sudah kita buat otomatis terpasang pada Google Earth. Seberapa keren hasilnya??? Buktikan sendiri…
Kalo ada yg perlu diuraikan lebih detil lagi, silahkan tanya di comment....

2009-01-05T22:32:00.001-08:00

Apakah Kotamu “Great City”?

Perhatikan sekeliling dengan variabel ini, untuk menilai kualitas kotamu.

Oleh Ethan Kent and Kathy Madden

Pada Sebuah Great Cities...

Pengembangan Komunitas menjadi Prioritas Utama dalam Perencanaan Kota

Penduduk berpartisipasi dengan baik dalam menciptakan ruang publik dan dalam kepemimpinan lokal, perencanaan dilakukan secara rutin dengan berdasarkan pada pengalaman yang dirasakan penduduk.
Penduduk merasa memiliki tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap ruang publik.
Lingkungan teratur, berkembang dan memiliki identitas yang unik. Penduduk memiliki rasa bangga terhadap lingkungannya (Pride of Place).
Ruang publik direncanakan dan dikelola dengan dan untuk memperkuat budaya komunitas lokal.

Menekankan pada Pemanfaatan Pedestrian, bukan Mobil

Pedestrian and Sepeda lebih populer daripada kendaraan bermotor (setidaknya pada beberapa koridor jalan).
Jalan berfungsi sebagai “places” dan memiliki sejumlah obyek pembangkit arus lalulintas di sepanjangnya.
Pilihan angkutan tersedia untuk menuju ke tempat-tempat kemana orang-orang hendak pergi dan dapat dipergunakan oleh semua orang tanpa kecuali.
Parkir kendaraan tidak memenuhi sebagian besar ruang publik, area parkir gratis sulit ditemukan.
Terdapat pusat komersial yang walkable dan terhubung ke lingkungan pelayanan kebutuhan sehari-hari (toko penjual bahan makanan, apotek, perpustakaan, pelayanan kesehatan, warung kopi, dll).

Proyek Pembangunan Menguntungkan Penduduk

Pembangunan baru dirancang untuk menggabungkan berbagai jenis penggunaan lahan yang mudah dicapai tanpa mempergunakan kendaraan pribadi.
Pembangunan lebih memperhatikan human scale dan terhubung dengan tempat-tempat lainnya (bersifat pengembangan internal).
Terdapat pembauran berbagai tipe dan layout rumah baru yang dinamis sehingga memungkinkan orang-orang untuk tinggal hingga tua di sana.

Ruang Publik mudah dicapai dan dimanfaatkan dengan baik.

Terdapat ruang publik ditengah-tengah lingkungan, baik lingkungan permukiman maupun pusat kota, di mana orang-orang dapat berkumpul dengan santai dan tertib.
Fasilitas taman dapat dimanfaatkan oleh semua kelompok umur dan dapat dipergunakan pada waktu yang berbeda-beda.
Waterfront tersedia bagi orang-orang untuk menjangkau laut, danau atau sungai.
Fasilitas (bangku, halte, dll) tersedia dengan nyaman, di lokasi yang pas dan disesain untuk memudahkan penggunanya.
Penggunaan untuk hal-hal negativ tidak mendominasi penggunaan ruang publik.
Anak-anak maupun orang dewasa dapat dengan mudah dan aman berjalan kemana mereka ingin pergi (anak-anak pergi ke sekolah, remaja pergi ke bioskop, toko bahan makanan, dll).

Institusi Publik berbaur dengan kehidupan penduduk

Sekolah berada pada lokasi yang mendukung ke lokasi aktivitas permukiman.
Perpustakaan serbaguna dan menjadi tempat yang populer, orang-orang pergi untuk berbagai jenis tujuan aktivitas yang berbeda.
Institusi Publik (musium, rumah sakit, gedung pemerintahan, dll) memiliki sumber daya dan kegiatan yang menarik bagi semua orang dari setiap jenis umur dan budaya di komunitas tersebut.

Pengembangan ekonomi lokal digalakkan

Terdapat banyak pasar dan bisnis yang dimiliki warga lokal, toko keluarga, pedagang kaki lima, dan toserba pribadi. Bisnis lokal tersebut didukung oleh pemerintah kota dan dikenal menjadi bagian dari kota tersebut.
Bisnis lokal tersebut (setidaknya beberapa darinya) menjadi "third places" –tempat orang-orang bersantai menghabiskan sisa waktu.
Bisnis lokal bekerja sama dengan sekolah, seperti pekerjaan paruh waktu.

Ruang Publik dikelola dengan berbagai program secara kontinyu

Ruang publik dikelola untuk memaksimalkan interaksi komunitas dan untuk menfasilitasi aktualisasi publik.
Ruang publik dikelola, memberikan kesempatan bagi semua generasi untuk berbaur.

Sumber: Project for Public Spaces

Reading v.s. Waching Society

2008-12-16T05:49:00.000-08:00

Buku Jendela Dunia,
Oleh : M.E. Sudrajat

(Analisa). Kejahatan terbesar bukanlah membakar buku melainkan tidak membaca buku.
Apabila kita cermati kutipan tersebut, terkesan ekstrem, kutipan ini merupakan ucapan Joseph Brodkey pemenang Hadiah Nobel untuk Sastra pada 1987.
Tulisan ini merupakan apresiasi terhadap pelaksanaan Pesta Buku Sumatera Utara 2008 di Medan, diikuti 45 stand dan menampilkan 50 ribu judul buku dengan 900 penerbit. Selama tiga hari tersebut pengunjung setiap hari mencapai hampir 1000 - 2000 orang (Analisa, 7-12-08). Kita berharap ajang Pesta Buku Sumatera Utara ini lebih ditingkatkan lagi dan masuk dalam Kalender Pemda Sumut dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia (SDM).

Sikap pro aktip pemerintah (Pemda), dalam aksi ini sangat diharapkan, mengingat Otonomi Daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diberikan agar Pemda turut bertanggung jawab dalam pendidikan nasional. Keberhasilan negara-negara maju merupakan akumulasi dari pemerintah lokal (provinsi/pemda), yang sangat peduli dengan pendidikan.
Negara-negara maju meyakini bahwa buku merupakan kunci kecerdasan bangsa. Sehingga tidak heran langkah Jepang sejak tahun 1960-an mengambil langkah menerjemahkan buku-buku berbahasa asing sebanyak rata-rata lebih dari 21.000 judul setiap tahunnya. Angka tersebut pada saat itu jauh mengalahkan industri penerbitan di Amerika Serikat, dan menduduki peringkat keempat di dunia setelah Rusia, Inggris dan Jerman. Upaya pemerintah Jepang untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa asing terutama buku ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterbitkan Barat. Karena orang Jepang berbudaya homogen dan berbicara hanya dengan bahasa Jepang.

Hasil kerja keras pemerintah Jepang ini tidak sia-sia dan terbukti kurang dari 25 tahun Jepang mendapat apresiasi dan prestige sekaligus juga prestisius nomor Wahid dalam perekonomian dunia, bahkan masyarakat internasional menyebutnya binatang ekonomi. Hal ini merupakan keajaiban dari hasil kerja keras bangsa Jepang setelah hancur berantakan (luluh lantak) akibat Perang Dunia II. Selanjutnya Jepang terus meningkatkan penerbitan tidak kurang dari 44.000 judul buku setiap tahunnya. Sementara Inggris 61.000 judul buku, Amerika Serikat 100.000 judul buku setiap tahun. Sedangkan Australia 7.500 judul buku dan Belanda 13.000 judul buku pertahun. Data ini tidak tertutup kemungkinan akan terus meningkatkan seiring program pemerintah yang bersangkutan.

Dari fakta ini banyak hal yang dapat kita petik dimana apabila kita kilas balik ke sejarah tentang Jepang, tahun 1945 mereka hancur lebur karena sikap arogansi militernya berdampak pada hancurnya bangsa Jepang. Sementara Indonesia dalam tahun yang sama dengan keberanian yang luar biasa melakukan Proklamasi Kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat penuh namun hingga kini jauh tertinggal dibanding Jepang. Dalam sistim pendidikan nasional pun kita terkesan masih coba dan salah (trial and error), dan hingga saat ini pun bisa terlihat dalam Ujian Nasional yang menimbulkan kontroversi antara orang tua murid, guru dan Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional. Demikian pula dalam hal pengadaan buku pelajaran yang saat ini menjadi beban baik pihak sekolah maupun orang tua murid.

Program Pemerintah

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), berbagai pendekatan telah dilakukan untuk menyiapkan dan membangun SDM tersebut. Program pun dirancang sedemikian hingga seperti setiap memasuki bulan Mei untuk memperingati hari Pendidikan Nasional dan menjadikan sebagai “Bulan Buku Nasional”. Sementara untuk bulan September pemerintah menetapkan “Bulan Gemar Membaca”. Sementara upaya penerbitan buku-buku belum mampu mengimbangi kebijakan pemerintah tersebut, diperkirakan Indonesia belum mampu menerbitkan buku sesuai target dan publik pun belum mengetahui secara pasti jumlahnya setiap tahun. Selain itu, Indonesia masih masuk kategori negara yang belum bebas buta aksara.

Menurut Depdiknas, jumlah penduduk buta aksara saat ini mencapai 10,1 juta. Dengan jumlah penduduk 220 juta, persentase penduduk buta aksara tinggal 4,59 persen. Target 2009 tinggal 7,7 juta buta aksara akan tercapai. Akan tetapi tidak jelas adakah jaminan bagi mereka yang dinyatakan melek aksara tidak kembali buta sebab faktor kemiskinan dan sarana pendidikan, seperti diakui Depdiknas (Kompas, 5/9.08). Menjadi kendala utama pemberantasan buta aksara.

Mengacu data Human Development Report 2007, angka buta aksara penduduk Indonesia sebesar 12,1 persen artinya 1 dari 8 orang masih buta aksara. Dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Fhilipina yang rata-rata 7 persen dan Brunai Darussalam sebesar 6 persen, Indonesia masih di atas 10 persen. Hari Aksara internasional 8 September, kita pakai untuk mengingatkan masih adanya tantangan besar dalam pemenuhan hak dasar hidup, salah satu hak asasi manusia (HAM).

Untuk pemberantasan buta aksara (buta hurup), dilakukan lebih sistematis sejak 1970-an lewat program Paket A atau setingkat SD. Dikembangkan program Paket B untuk setingkat SMP dan Paket C untuk setingkat SMA. Paket C ini dipakai sebagai jalan keluar bagi mereka yang tidak lulus ujian nasional dengan nama ujian kesetaraan. Buta aksara memberikan kontribusi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Angka Buta Aksara menyumbang dua pertiga dalam penentuan HDI, sepertiganya lama masa pendidikan lainnya komponen kesehatan dan ekonomi. Peringkat HDI Indonesia ke-3 pada 2004, diharapkan meningkat menjadi ke-91 pada 2009. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan pada 2009 sekitar 95 persen penduduk Indonesia melek aksara, Artinya, setiap tahun ada sekitar 1,5 juta orang terbebas dari kondisi buta aksara.

Tantangan Indonesia ke Depan

Perkembangan multimedia dan budaya menonton yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia, dan menjadi bagian dari kita, merupakan tantangan yang harus dijawab. Kondisi ini memunculkan fenomena menyusutnya fenomena budaya baca. Jumlah penerbit bertambah dan jumlah toko buku bertambah, tetapi disisi lain budaya baca harus diterus dipicu dan dipacu. Karena budaya baca yang masih rendah sehingga human development index memasukkan Indonesia berada pada peringkat ke-107 dari 177 negara. Untuk itulah membaca dan budaya membaca harus dikembangkan terus. (Kompas, 21/9/08).

Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini sama halnya yang dihadapi Inggris sekitar tahun 1970-an, ketika media elektronika semakin gencarnya menawarkan fasilitas hiburan yang menghanyutkan manusia. Pada saat itu sebagai contoh masyarakat Inggris lebih banyak menggunakan waktunya di depan TV daripada membaca.

Pengaruh media elektronik saat ini tidak bisa dihindarkan seperti layar gelas (kaca) punya korelasi negatif terhadap waktu membaca. Makin tinggi intensitas menonton TV, makin minim kesempatan untuk membaca. Persoalan ini juga dihadapi negara-negara maju namun mereka tampaknya masih bisa menyempatkan waktu untuk membaca, sebagai gambaran setiap buku Harry Potter edisi baru diterbitkan pembaca harus sabar mengantri di toko-toko buku untuk memilikinya. Kita berharap Pemda Sumut dari tingkat I hingga tingkat II banyak memberikan peluang untuk mengembangkan budaya baca masyarakat, barangkali pendekatan Mobil Perpustakaan ditingkatkan, Pameran Buku dijadikan ajang sebagai Wisata Buku untuk mengimbangi Wisata Kuliner yang sat ini gencar dipromosikan. Atau melakukan terobosan seperti memberikan penghargaan baik keluarga maupun perorangan yang teladan yang banyak melakukan aktivitas membaca. Selain itu meningkatkan kerja sama dengan para penerbit dan mass media baik elektronik maupun cetak, dalam rangka membangun SDM Sumut yang berkualitas dan profesional.

Mencermati hal tersebut di atas kita sebagai bangsa Indonesia tetap harus bangga dan optimis akan upaya pemerintah membentuk masyarakat pembaca (reading society) bukan lagi mayoritas sebagai masyarakat pendengar atau penonton (listening/waching society). Sehingga kita mampu membangun SDM yang berkualitas yang memiliki modal kecerdasarn intelektual (IQ), Modal kecerdasan emosional (EQ) seta modal kecerdasan spiritual (SQ).***

Penulis adalah Staf Kosek Hanudnas III Medan

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1040:buku-jendela-dunia&catid=78:umum&Itemid=131

RTRW Sumut Dipertanyakan

2008-12-03T17:19:00.000-08:00

Medan, (Analisa) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk Kawasan Hutan Batang Toru (KHBT) sampai saat ini belum mencerminkan keberpihakan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam dan habitat yang dimilikinya.

Secara umum status penataan ruang kawasan hutan di tiga kabupaten terkait KBHT masih berpedoman pada penatagunaan kawasan yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan No.44/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Sumut, yang bersumber dari RTRWP Sumatera Utara.

Dimana dalam perancangannya sangat tidak akomodatif dan cenderung sepihak, mengabaikan status kawasan hutan terdahulu serta merugikan kepentingan banyak pihak.

Hal ini diungkapkan Riswan dari Yayasan Ekosistem Lestari pada diskusi finishing revisi Undang Undang No.44/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Sumatera Utara di Medan belum lama ini.

Dikatakan, di samping kemauan pemerintah yang belum memadai, minimnya informasi terbaru mengenai keanekaragaman di sebuah kawasan hutan diyakini menjadi penyebab kurangnya akurasi dalam penetapan kebijakan spasial pada RTRWP) ataupun kabupaten serta penunjukan fungsi kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan.

Padahal ketiga kebijaksanaan tersebut sangatlah penting untuk menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi regional dan pemanfaatkan sebuah kawasan hutan.

Menurut Riswan, bila melihat sejarah perkembangan kawasan hutan di Sumut, maka status kawasan yang terdapat dalam penunjukan kawasan hutan (SK No.44/2005) dan RTRWP Sumut (Perda No.7/2003), sesungguhnya sudah bisa didasarkan pada rencana penetapan dan pengukuhan kawasan hutan yang tertuang dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provisi Sumut yang diterbitkan tahun 1982.

Sebagai contoh, awalnya KHBT diberikan status hutan lindung (hijau tua) dan hutan produksi terbatas (HPT), tetapi pada RTRWP dan Penunjukkan Kawasan Hutan telah berubah fungsi menjadi hutan produksi dan hutan produksi tetap.

Pemukiman

Sementara itu, di kawasan ini pula terdapat pemukiman-pemukiman tua dimana masyarakat sudah lama hidup dan beraktifitas, namun lahan atau kampungnya berstatus kawasan hutan. Akibatnya, muncullah konflik tas pemakaian lahan.

Jadi kesimpulannya, ungkap Riswan, yang terdapat dan tertera dalam penunjukan kawasan ini belumlah berkeadilan, baik dari segi pendukung sistem kehidupan maupun dari segi sosial ekonomi dan budaya.

Dari segi luasan kawasan hutan, tambahnya, antara RTRWP dan SK Menhut No.44/2005 juga tidak singkron. SK Menhut No.44/2005 menyebutkan luas hutan Sumut mencapai 3.742/120 hektar, sedangkan Perda Sumut No.7/2003 tentang RTRWP hanya 3.679.338 hektar. Padahal Perda itulah yang menjadi dasar keluargnya SK Menhut.

Belum lagi terbitnya SK Menhut No.201/Menhut-II/2006 yang mevisi SK No.44/2005 menyebutkan, kawasan hutan di Sumut telah berubah menjadi bukan kawasan hutan seluas 1.109.067 hektar, sementara kawasan bukan hutan yang berubah menjadi kawasan hutan seluas 336.395 hektar. Sehingga berdasarkan SK Menhut No.201/2006 itu kawasan hutan di Sumut tinggal hanya 2.969.448 hektar.

Penunjukan atau penetapan status suatu kawasan memang akan selalu menimbulkan banyak konflik, karena itu revisi SK Menhut No.44/2005 maupun perubahannya yang tertuang dalam SK Menhut No. 201/2006 mutlak diperlukan agar tercipta rasionalisasi kawasan hutan yang pro lingkungan hidup dan berkeadilan bagi rakyat, ujar Riswan. (rama)

Sumber: http://www.analisadaily.com/